PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DALAM KEPEMILIKAN SAHAM (MODAL) SUAMI-ISTRI DALAM SUATU PERSEROAN TERBATAS (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PENGADILAN A

Hal pertama yang penting untuk diperhatikan ialah Perjanjian Perkawinan. Saat mengurus pembagian harta, Anda harus melihat apakah terdapat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta benda antara suami dan istri. Apabila pasangan suami dan isteri memiliki perjanjian perkawinan yang menyatakan memisahkan harta benda mereka, maka tidak ada yang namanya harta bersama. Ketika perceraian terjadi, masing-masing suami atau istri tersebut hanya akan membawa harta yang terdaftar atas nama mereka. Sebaliknya, apabila tidak ada perjanjian perkawinan, maka pengaturan mengenai harta bersama mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.Di Indonesia, ketentuan pembagian harta gono-gini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam adalah dibagi � dari seluruh harta gono-gini antara suami dan istri. Namun, pada prakteknya hakim tidak selalu membaginya dengan aturan tersebut. Pembagian juga harus memperhatikan keadaan suami dan istri. Misalnya, harta tersebut kebanyakan diperoleh dari hasil kerja keras istri dan perceraian terjadi karena KDRT yang dilakukan oleh suami. Maka hakim dapat saja memutus pembagian yang lebih adil terhadap istri. Sedikit berbeda dengan pengaturan sebelum berlakunya UU Perkawinan, setelah berlakunya UU Perkawinan, tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.Yang berbeda adalah bagian harta yang mana yang menjadi harta bersama. Dalam KUHPerdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama. Dalam UU Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masig sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

1.  UEU-Undergraduate-15482-cover.Image.Marked.pdf - 263 KB
2.  UEU-Undergraduate-15482-pernyataan.Image.Marked.pdf - 218 KB
3.  UEU-Undergraduate-15482-persetujuan.Image.Marked.pdf - 217 KB
4.  UEU-Undergraduate-15482-pengesahan.Image.Marked.pdf - 221 KB
5.  UEU-Undergraduate-15482-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 164 KB
6.  UEU-Undergraduate-15482-abstrak.Image.Marked.pdf - 237 KB
7.  UEU-Undergraduate-15482-daftar isi.Image.Marked.pdf - 251 KB
8.  UEU-Undergraduate-15482-bab1.Image.Marked.pdf - 556 KB
9.  UEU-Undergraduate-15482-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 385 KB

• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT ADAT BETAWI APABILA MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI HADAPAN PPAT
• UPAYA HUKUM TERHADAP POLIGAMI YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 251/Pdt.G/2003/PA/SRG)
• PERCERAIAN DAN AKIBATNYA(Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)
• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
• LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT : SEORANG ISTRI YANG DITINGGAL MATI SUAMI TERKAIT PERMOHONAN PENGESAHAN PERNIKAHAN DI PENGADILAN
• LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT : ALASAN PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK
• BUDAYA HUKUM PERKAWINAN BAJAPUIK BAGI MASYARAKAT PARIAMAN
• PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
• ACCULTURATION OF LOCAL CULTURE AND ISLAMIC CULTURE: TRADITIONAL MARRIAGE LAW OF NAGARI ULAKAN PADANG PARIAMAN

• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT ADAT BETAWI APABILA MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI HADAPAN PPAT
• UPAYA HUKUM TERHADAP POLIGAMI YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 251/Pdt.G/2003/PA/SRG)
• PERCERAIAN DAN AKIBATNYA(Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)
• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
• LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT : SEORANG ISTRI YANG DITINGGAL MATI SUAMI TERKAIT PERMOHONAN PENGESAHAN PERNIKAHAN DI PENGADILAN
• LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT : ALASAN PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK
• BUDAYA HUKUM PERKAWINAN BAJAPUIK BAGI MASYARAKAT PARIAMAN
• PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
• ACCULTURATION OF LOCAL CULTURE AND ISLAMIC CULTURE: TRADITIONAL MARRIAGE LAW OF NAGARI ULAKAN PADANG PARIAMAN